TEMPO.CO, Jakarta - Lulusan vokasi Indonesia masih sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Sistem pendidikan vokasi Indonesia dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh dunia industri.
Menyadari hal ini, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupaya untuk merombak sistem vokasi yang telah diterapkan.
“Revitalisasi harus dilakukan demi mendorong perkembangan vokasi. Ini penting karena tidak cukup dengan license ijazah, tapi juga harus memiliki sertifikat kompetensi,” ucap Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, pada 17 Juli 2019.
Melalui kerja sama dengan industri, pemerintah berharap kualitas pendidikan vokasi Indonesia dapat meningkat. Lulusan vokasi pun dapat memiliki pengalaman serta keterampilan yang dapat diterapkan langsung ketika bekerja.
“Kini orang-orang hanya mengejar hal akademis saja, padahal industri butuh skills. Kami ingin mengubah itu,” ujarnya.
Swiss merupakan salah satu negara maju yang menerapkan sistem pendidikan ganda yang telah bekerja sama dengan Indonesia sejak tahun 1970. Sekitar 60 persen pekerja Swiss merupakan lulusan vokasi, sedangkan 40 persen lainnya memilih melanjutkan studi ke jenjang sarjana.
Dengan sistem pendidikan ini, angka pengangguran di Swiss hanya berkisar sekitar 20 persen. Kurikulum vokasi mewajibkan setiap mahasiswa melakukan program magang selama 1 tahun.
Berkaca dari sistem pendidikan yang dimiliki Swiss, Indonesia berharap dapat menerapkan sistem pendidikan ganda pada vokasi. Pemerintah berupaya mendorong perkembangan pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas SDM negara.
Sistem pendidikan ganda pada vokasi merupakan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan untuk memenuhi kriteria tenaga kerja profesional pada sebuah bidang. Namun, tidak hanya belajar secara praktek, sistem ini tetap menerapkan pembelajaran secara teoritis kepada pelajar.
CAECILIA EERSTA
